Gagal CPNS, Daftar PPPK atau P3K Aja, Gaji dan Tunjangan Setara PNS, Dibuka Akhir Januari 2019

Pemerintah merencanakan akan melakukan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada keempat Januari 2019, selanjutnya fase kedua akan diselenggarakan setelah Pemilu yang berlangsung pada Bulan April tahun 2019. Selain itu, pada 2019 mendatang pemerintah juga berencana membuka kembali penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Berdasar Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membuka peluang bagi kalangan profesional, diaspora, hingga eks tenaga honorer untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“PPPK dapat mengisi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tertentu sesuai kompetensi masing-masing,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin saat berdialog dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di Jakarta, Rabu (19/12/2018).

Menteri PANRB berharap melalui kebijakan ini para diaspora yang berada di luar negeri dapat kembali ke Indonesia dan berkesempatan untuk membangun bangsa dengan ilmu yang dimiliki. Selain itu, PPPK juga dapat menjadi tempat para honorer yang telah mengabdi kepada negara selama puluhan tahun, dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki.

Mengenai eks tenaga honorer, Menteri PANB Syafruddin menegaskan, akan diprioritaskan, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Namun demikian, bukan berarti eks tenaga honorer dapat serta merta menjadi PPPK.

“Berdasarkan PP 49/2018, mereka akan tetap melalui proses seleksi, agar memperoleh SDM yang berkualitas,” jelas Syafruddin.
Ia menyebutkan, PP 49/2018 menetapkan, batas pelamar PPPK terendah adalah 20 tahun dan tertinggi satu tahun sebelum batas usia jabatan tertentu. Misalnya, untuk tenaga guru yang batas usia pensiunnya 60 tahun, berarti bisa dilamar oleh warga negara Indonesia baik profesional, diaspora maupun honorer yang berusia 59 tahun. Demikian juga untuk jabatan lain.

Sesuai amanat Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), lanjut Syafruddin, rekrutmen PPPK juga melalui seleksi. Ada dua tahapan seleksi, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK, wajib mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Untuk pelamar JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang telah lulus seleksi pengadaan PPPK, selain mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas, juga mempertimbangkan masukan masyarakat sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Dalam PP itu juga disebutkan, setiap ASN yang berstatus PPPK mendapat hak dan fasilitas yang setara dengan PNS. PPPK memiliki kewajiban serta hak yang sama dengan ASN yang berstatus PNS.

Kecuali jaminan pensiun, PPPK juga mendapat perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta bantuan hukum.

Menteri PANRB Syafrddin menjelaskan, bahwa rekrutmen P3K akan dilakukan dengan sangat terbuka, karena diselenggarakan secara umum yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat dengan batas usia maksimal dua tahun sebelum batas usia pensiun dari jabatan yang akan dilamar.

Selain itu, menurut Syafruddin, P3K diharapkan dapat merekrut tenaga profesional dengan tujuan meningkatkan SDM di Indonesia terutama yang memiliki usia di atas 35 Tahun yaitu batas usia rekrutmen CPNS.

Kepala Badan BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan bahwa teknis penyusunan kebutuhan P3K sama dengan teknis penyusunan kebutuhan CPNS, dimana instansi mengusulkan kebutuhan ke Kementerian PANRB kemudian BKN memberikan pertimbangan teknis pada Kementerian PANRB terkait kebutuhan formasi tersebut.

“Kebutuhan formasi tersebut juga disesuaikan dengan ketersediaan alokasi belanja pegawai Daerah yang tidak lebih dari 50%,” pungkas Bima Haria.

Bukan CPNS

Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja saat mendampingi Menteri PANRB Syafruddin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyatakan pada tahun 2019 rencananya akan kembali dibuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Rekrutmen ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pegawai, terutama bidang Pendidikan dan Kesehatan dimana banyak pegawai yang akan memasuki usia pensiun pada tahun 2019,” ujarnya.

Pekerjaan ini bergengsi, lho.
Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) akan dibuka Januari 2019. Rekrutmen ini berlaku untuk honorer dan profesional. 

“ Januari ini ada seleksi P3K,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin, di Jakarta, Rabu 20 Desember 2018.

Mantan Wakapolri ini mengatakan, rekrutmen P3K merupakan peluang bagi profesional, termasuk tenaga honorer. “ Untuk ASN terbuka, tapi terbatas umur, yaitu maksimal 35 tahun. Untuk P3K, (batas umurnya) lebih tua lagi,” kata dia.

Deputi SDM Kementerian PANRB, Setiawan Wangsaatmadja, mengatakan, aturan tentang P3K tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut Setiawan, ada perbedaan jenjang karier antara PNS dan P3K. PNS memiliki jenjang karier yang harus ditempuh, sedangkan P3K diisi sesuai dengan kebutuhan negara.

“ Misalnya, negara butuh ahli utama, maka langsung bisa merekrut level utama, fungsional. Bisa juga untuk eselon satu tertentu,” kata dia.

P3K Jabatan Bergengsi

Setiawan mengatakan P3K merupakan jabatan bergensi. Profesi ini bisa merangkat tiga jabatan profesional. P3K bisa dilamar kandidat dengan usia maksimum dua tahun sebelum pensiun.

“Untuk honorer juga dimungkinkan. Proses P3K ada tertuang di dalam PP itu. Masa kerja untuk P3K ini minimum 1 tahun dan maksimum sebelum usia pensiun di jabatan, misalnya pensiunnya 58 tahun rata-rata,” kata dia.

Setiawan mengatakan pihaknya membuka rekrutmen tenaga P3K untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan pemerintah akan pegawai. Dikatakan bahwa tahun 2019 akan ada kebutuhan sekitar 238 ribu orang pegawai pemerintah.

Related : Gagal CPNS, Daftar PPPK atau P3K Aja, Gaji dan Tunjangan Setara PNS, Dibuka Akhir Januari 2019

0 Response to "Gagal CPNS, Daftar PPPK atau P3K Aja, Gaji dan Tunjangan Setara PNS, Dibuka Akhir Januari 2019"

Post a Comment

PERHATIAN !!!

Terima Kasih Telah Berkunjung.
Saya sangat senang dengan pengunjung saya yang memberikan komentar setiap kali selesai membaca artikel saya, itu adalah cara untuk memberitahu saya bahwa dia telah membaca artikel saya, dan membuat saya dengan senang hati akan mengunjungi blog pengunjung tersebut (jika pengunjung mempunyai blog)

- Berkomentar Dengan Baik Dan Sopan
- No Link Aktif
- Boleh Rekomendasi
- Suka ? Bagikan !